Stocknesia, Jakarta – Kabar gembira bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK)! Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia kembali membuka pendaftaran untuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di tahun 2025.
Inisiatif mulia ini menyediakan kuota fantastis, yakni satu juta sertifikat halal yang diberikan tanpa dipungut biaya. Program ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah dalam memfasilitasi UMK agar dapat memperoleh sertifikasi halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha, atau yang dikenal dengan istilah *self declare*.
Baca Juga
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hassan, menekankan bahwa peluncuran kuota SEHATI 2025 ini adalah bagian integral dari strategi pemerintah untuk memperkuat posisi dan daya saing produk-produk UMK, baik di pasar domestik maupun di kancah internasional.
“Alhamdulillah, mulai saat ini, para penggiat usaha mikro dan kecil sudah bisa mendaftarkan produk mereka kembali untuk disertifikasi halal secara cuma-cuma. Kami siapkan kuota satu juta sertifikasi halal gratis khusus untuk tahun ini. Kami mengimbau para UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal *self declare* untuk segera memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik mungkin,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan di Jakarta, pada hari Jumat, 11 April 2025, seperti yang dikutip dari laman resmi BPJPH.
Babe Haikal, sapaan akrabnya, juga menjelaskan secara rinci mengenai berbagai manfaat yang ditawarkan oleh program SEHATI bagi UMK. Pertama, proses sertifikasi menjadi jauh lebih sederhana dan mudah diakses, berkat adanya pendampingan intensif dari para Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Saat ini, terdapat 115.450 P3H yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
Kedua, seluruh rangkaian proses, mulai dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat, sepenuhnya bebas biaya. Sertifikat halal bukan hanya mendorong kerapian administrasi, tetapi juga memberikan nilai tambah yang signifikan secara ekonomi bagi produk-produk UMK.
“Dengan sertifikasi halal, UMK kita menjadi lebih tertib dalam hal kehalalan produk, dan ini merupakan kunci penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” tegas Haikal.
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanuddin, menambahkan bahwa kuota 1 juta sertifikasi halal gratis ini akan dibuka secara bertahap, guna memastikan kelancaran dan efektivitas program.
“Sebelumnya, pada tanggal 19 Maret 2025, kami telah membuka kuota sebanyak 50.000 sertifikat. Hari ini, tanggal 11 April 2025, kami kembali membuka kuota sebesar 470.000 sertifikat halal. Sisa kuota yang belum dibuka akan diinformasikan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya,” jelas Mamat.
Pelaksanaan program SEHATI tahun 2025 juga didukung penuh oleh sistem informasi halal (SIHALAL) yang telah ditingkatkan dan diperbarui, demi meningkatkan kapasitas dan performa layanan.
“Kami telah melakukan serangkaian pembaruan signifikan pada sistem SIHALAL. Hasil evaluasi tahap uji coba menunjukkan bahwa dengan pembaruan sistem ini, proses pendaftaran hingga verifikasi dapat berjalan jauh lebih cepat dan efisien. Pada tahap uji coba sebelumnya, sebanyak 50.000 kuota telah dibuka pada tanggal 19 Maret 2025, dan respons masyarakat sangat antusias. Dalam tiga hari kerja saja, 93 persen dari kuota tersebut telah terserap,” ungkapnya.
Guna memastikan optimalisasi program, BPJPH telah menjalin koordinasi erat dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di seluruh Indonesia, dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Nomor 8 Tahun 2024 sebagai pedoman pembinaan bagi LP3H dan P3H.
BPJPH juga menjalin kerja sama strategis dengan Komite Fatwa Produk Halal dalam skema *self declare*, dengan tujuan meningkatkan akurasi data pelaku usaha serta mempercepat proses sertifikasi. Selain itu, panduan penggunaan SIHALAL versi terbaru juga telah disiapkan secara komprehensif, guna membantu P3H dalam beradaptasi dengan sistem yang telah ditingkatkan tersebut.
BPJPH-LKPP Bahas Sinergi untuk Memperkuat Sertifikasi Halal
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk lokal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan kunjungan kerja ke kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada hari Jumat, 4 April, dengan tujuan memperkuat sinergi pelaksanaan program sertifikasi halal.
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, hadir didampingi oleh Kepala Biro Hukum, SDM, dan Humas, Indrayani, Inspektur BPJPH, Muhammad Fitri, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Rombongan BPJPH diterima langsung oleh Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, bersama Kepala Biro Humas dan Umum, Dwi Rahayu E.S., dan Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus, Dwi Satrianto.
“Digitalisasi layanan dan kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha, khususnya UMK, dalam hal sertifikasi halal dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, inovasi dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam program sertifikasi halal menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak,” tegas Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham.
Pada kesempatan yang sama, Iwan Herniwan menegaskan bahwa LKPP menyambut baik inisiatif BPJPH dalam mempercepat layanan sertifikasi halal. Ia juga membuka ruang untuk kolaborasi lebih lanjut melalui skema kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sertifikasi halal merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan daya saing produk-produk UMK. Kami mendukung penuh upaya percepatan ini, karena dampaknya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan para pelaku usaha,” kata Iwan.
Pilihan Editor: Pemerintah Akan Bangun Ekosistem Halal Terpadu Melalui BPJPH, Bagaimana Nasib Sertifikasi Halal MUI?
