Stocknesia, Jakarta – Menanggapi penerapan tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Tujuan utama pengiriman delegasi ini adalah untuk melakukan negosiasi langsung dengan pihak Amerika Serikat.
Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi dan langkah antisipatif untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal dari AS. Tim yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga di bawah Kabinet Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah berkoordinasi secara intensif dalam mempersiapkan respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat.
Baca Juga
Koordinasi tersebut melibatkan pula perwakilan Indonesia di AS serta para pelaku usaha nasional yang terdampak. “Pemerintah akan terus menjalin komunikasi aktif dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” ungkap Airlangga dalam pernyataan resminya, Kamis, 3 April 2025.
Seperti yang telah diketahui, Presiden AS Donald Trump secara resmi memberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen terhadap impor dari semua negara yang masuk ke wilayah AS. Selain itu, Trump juga menerapkan tarif timbal balik atau reciprocal tariff kepada Indonesia sebesar 32 persen. Tarif resiprokal yang diterapkan AS ini akan mulai berlaku pada tanggal 9 April 2025.
Menurut Airlangga, pengenaan tarif resiprokal oleh AS ini diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia di pasar AS. “Selama ini, produk ekspor utama Indonesia yang memasuki pasar AS meliputi elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit (palm oil), karet, furnitur, udang, serta berbagai produk perikanan laut,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, akan segera menghitung secara cermat dampak pengenaan tarif impor oleh AS terhadap sektor-sektor yang disebutkan, serta terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hal ini termasuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN). Komitmen ini terutama ditujukan untuk meredam gejolak yang mungkin timbul di pasar keuangan global setelah pengumuman terkait tarif resiprokal oleh AS.
“Bersama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga. Langkah ini bertujuan untuk terus mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha, serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” imbuhnya.
Pilihan Editor: PCO Ungkap 3 Langkah Prabowo dalam Menanggapi Kebijakan Tarif Trump
