JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) memberikan tanggapannya terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). AS menilai bahwa sistem pembayaran tersebut berpotensi menghambat arus perdagangan internasional mereka.
Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI, menjelaskan bahwa implementasi QRIS dan sistem pembayaran cepat (fast payment) lainnya sangat bergantung pada tingkat kesiapan masing-masing negara yang terlibat.
Baca Juga
Beliau menegaskan bahwa Indonesia selalu membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara, tanpa memandang perbedaan.
“Prinsipnya, terkait QRIS atau sistem pembayaran cepat lainnya, kolaborasi kita dengan negara-negara lain sangat bergantung pada kesiapan masing-masing. Kami tidak pilih-pilih. Jika Amerika Serikat siap, kami juga siap, mengapa tidak?” ujarnya saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Senin (21/4/2025).
Baca juga: Tugas Berat Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Periode Kedua
Lebih lanjut, Destry menyoroti dominasi sistem pembayaran asing seperti Visa dan MasterCard, yang berasal dari AS, dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Ia berpendapat bahwa keberadaan mereka membuktikan tidak ada kendala bagi perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia.
“Hingga saat ini, kartu kredit seperti Visa dan MasterCard masih sangat dominan. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah,” tegasnya.
Sebelumnya, kekhawatiran AS mengenai QRIS dan GPN tertuang dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dipublikasikan pada 31 Maret 2025, beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal.
Dalam laporan tersebut, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengidentifikasi berbagai hambatan perdagangan dari 59 negara mitra dagang AS, termasuk Indonesia.
Baca juga: Tarif Trump, QRIS dan GPN Jadi Hal yang Dikhawatirkan AS
Disebutkan bahwa Indonesia memiliki kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan digital dan elektronik, yang dapat berdampak pada perusahaan-perusahaan AS.
Salah satu poin yang disoroti adalah implementasi QRIS dan GPN, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan perusahaan penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini memaksa penggunaan sistem dalam negeri dan mengecualikan opsi lintas batas, sehingga berpotensi menciptakan hambatan pasar.
Kekhawatiran ini muncul karena BI mewajibkan semua transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki lisensi dari BI. Ketentuan mengenai GPN ini diatur dalam Peraturan BI Nomor 19/08/2017.
Baca juga: Apa Itu QRIS Tap? Berikut Manfaat hingga Cara Penggunaannya
Peraturan tersebut juga memberlakukan batasan kepemilikan asing sebesar 20 persen pada perusahaan yang ingin mendapatkan lisensi switching untuk berpartisipasi dalam GPN, serta melarang penyediaan layanan pembayaran elektronik lintas batas untuk transaksi kartu debit dan kredit ritel domestik.
Peraturan BI Nomor 19/10/PADG/2017 juga mengatur bahwa perusahaan asing yang ingin turut serta dalam pengelolaan transaksi pembayaran di Indonesia harus menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal yang telah memiliki lisensi dari BI untuk memproses transaksi ritel domestik melalui GPN.
Sementara itu, kekhawatiran AS terkait QRIS muncul karena sistem ini telah ditetapkan sebagai standar nasional untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. Dasar hukum dari kebijakan QRIS ini adalah Peraturan BI Nomor 21 Tahun 2019.
Dalam proses penyusunan kebijakan QRIS, AS menyoroti bahwa para pemangku kepentingan asing tidak diajak berkonsultasi dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan.
