Stocknesia, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaruh harapan besar agar PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang lebih dikenal sebagai Bank DKI, dapat merealisasikan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Harapan tersebut secara eksplisit disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Beliau menekankan bahwa momentum yang tepat, khususnya ketika kondisi pasar modal mendukung, akan menjadi kunci keberhasilan. Menurutnya, pelaksanaan *initial public offering* (IPO) akan memberikan kesempatan kepada publik untuk turut serta mengawasi dan berpartisipasi dalam perkembangan Bank Daerah tersebut.
Baca Juga
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Gubernur Pramono Anung telah menginstruksikan penggantian Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Beliau meyakini bahwa penyelesaian isu terkait struktur direksi dapat dicapai melalui mekanisme IPO.
: Langkah Pramono Berbenah Bank DKI, dari Rombak Direksi hingga Persiapan IPO
“Dari pengamatan saya, dari waktu ke waktu, selalu saja ada anggota direksi Bank DKI yang tersangkut masalah hukum. Ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar yang perlu diatasi,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 15 April 2025.
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan proses penentuan direksi yang profesional, bebas dari intervensi atau titipan pihak manapun. Setiap individu yang menduduki posisi strategis harus memiliki kompetensi dan keahlian yang relevan dengan bidang tugasnya.
: : Pramono Anung Bakal Rebranding Bank DKI, Ini Bocorannya!
“Oleh karena itu, dalam rapat terakhir, saya menekankan pentingnya membangun manajemen yang lebih solid, terstruktur, dan kuat untuk Bank DKI,” tegasnya.
Izin Prinsip Telah Dikantongi
: : Gangguan Sistem Layanan, Bank DKI Pastikan Dana Nasabah Aman
Sebagai informasi tambahan, Bank DKI sebenarnya telah memperoleh izin prinsip untuk melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) sejak tahun 2023. Namun, mengingat dinamika tahun politik, realisasi IPO tersebut direncanakan akan dilakukan pada tahun ini.
Pada tahun sebelumnya, Amirul Wicaksono, yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, mengonfirmasi bahwa izin prinsip IPO telah diperoleh pada kuartal I/2023. Ia menekankan pentingnya kesesuaian antara *timeline* dan kondisi pasar dalam pelaksanaan IPO.
“Kondisi pasar yang kurang mendukung menjadi alasan penundaan. Pelaksanaan IPO harus mempertimbangkan momentum yang tepat. Karena tahun 2024 merupakan tahun politik, maka kami memutuskan untuk menunda,” jelasnya seusai acara Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank pada hari Selasa, 2 Juli 2024, di Jakarta.
Menurut laporan Bloomberg, Bank DKI menargetkan perolehan dana sekitar US$150-US$200 juta atau setara dengan Rp2,26 triliun hingga Rp3,01 triliun melalui IPO ini. Sumber Bloomberg yang mengetahui rencana tersebut mengungkapkan bahwa Bank DKI bekerja sama dengan PT BCA Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas Indonesia dalam potensi IPO di Bursa Efek Indonesia.
“PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas juga bertindak sebagai advisor Bank DKI terkait dengan penjualan saham tersebut,” imbuh sumber Bloomberg.
Jika IPO ini berhasil dilaksanakan, Bank DKI akan bergabung dengan bank pembangunan daerah lainnya yang telah lebih dulu melantai di bursa, seperti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM), dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. atau Bank Banten (BEKS).
