Stocknesia, Jakarta – Sebuah arahan penting dilontarkan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah: hapuskan kuota impor, terutama untuk komoditas yang esensial bagi masyarakat luas. Menurutnya, sistem kuota impor selama ini justru menghambat kelancaran arus perdagangan. Instruksi ini mengindikasikan pendekatan baru, yakni membuka lebar pintu impor.
“Siapa pun yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk melakukan impor, dipersilakan, sepenuhnya bebas. Tidak ada lagi penunjukan eksklusif, pembatasan hanya untuk pihak tertentu,” tegas Prabowo saat menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, sebagaimana tertera dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Selasa, 8 April 2025.
Baca Juga
Prabowo mengungkapkan bahwa instruksi krusial ini telah ia sampaikan langsung kepada Menteri Koordinator terkait, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut pandangan mantan Menteri Pertahanan ini, penghapusan kuota impor merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan merampingkan proses birokrasi yang selama ini dirasa berbelit.
Salah satu komoditas yang mendapatkan sorotan khusus dari Prabowo adalah impor daging. Ia secara spesifik meminta Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka seluas-luasnya kesempatan impor bagi semua pihak yang berminat.
“Impor apa pun, silakan saja dibuka. Rakyat kita cerdas, bukan? Membuat kuota-kuota, kemudian menunjuk perusahaan A, B, C, dan D secara eksklusif. Hanya mereka yang boleh impor, seenaknya saja,” ujarnya dengan nada prihatin.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Negara setelah mendengarkan keluh kesah para pengusaha yang menjalin kemitraan dengan perusahaan global, khususnya dari Amerika Serikat. Para pengusaha tersebut merasa bahwa regulasi impor di Indonesia menciptakan ketidakpastian dalam proses negosiasi bisnis, berpotensi menunda atau bahkan membatalkan investasi.
Oleh karena itu, guna menjamin kepastian dalam mekanisme impor, Prabowo meyakini bahwa penghapusan kuota impor perlu diimplementasikan sebagai bagian integral dari upaya deregulasi yang bertujuan menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Presiden tidak menjelaskan secara detail praktik-praktik yang ia maksud. Namun, berdasarkan investigasi Tempo, sistem kuota impor terbukti membuka peluang terjadinya korupsi dengan melanggengkan praktik perburuan rente. Praktik ini lazim terjadi pada berbagai komoditas, seperti daging, bawang putih, dan ikan salmon.
Pemerintah cenderung membatasi impor hanya kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak penguasa. Sementara itu, perusahaan yang tidak mendapatkan alokasi impor terpaksa membeli izin dari pihak yang menerima kuota. Praktik jual-beli izin ini secara signifikan meningkatkan harga di pasaran.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengklarifikasi bahwa tujuan Prabowo menghapus kuota impor adalah untuk menghindari monopoli volume impor oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun demikian, Sudaryono tidak menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang ia maksud. “Volume yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan neraca komoditas dapat diimpor oleh siapa saja, tanpa dimonopoli oleh orang-orang tertentu lagi. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan menghilangkan praktik monopoli melalui pemberian kuota kepada kelompok-kelompok tertentu,” jelas Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 April 2025.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah ini menekankan bahwa penghapusan kuota impor tidak berarti membuka keran impor secara besar-besaran. Kebijakan ini, menurutnya, lebih ditujukan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional.
Ia menambahkan, pemerintah tentu saja akan tetap memprioritaskan perlindungan terhadap produksi dalam negeri. Tidak hanya sektor pangan, pemerintah juga akan mengutamakan produksi dalam negeri untuk komoditas teknologi dan pakaian.
Mengenai skema penghapusan kuota impor, Sudaryono menjelaskan bahwa industri akan dapat melakukan impor secara langsung sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa melalui perantara kuota yang selama ini dimonopoli dan hanya diperuntukkan bagi segelintir kelompok.
Alfitria Nefi P dan Han Revanda berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Risiko Ekonomi dan Politik Jika Prabowo Menghapus Kuota Impor
