Presiden Prabowo Subianto menetapkan target investasi pada 2025-2029 mencapai Rp 47.573 triliun. Kebutuhan investasi ini dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.
Adapun target ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Menurut Beleid tersebut, dibutuhkan investasi rata-rata sebesar Rp 9.514,69 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemerintah, investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investasi swasta atau masyarakat.
Baca Juga
Pemerintah menegaskan, investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian pada 2025-2029. Berdasarkan penghitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, pemerintah juga merinci nilai kebutuhan investasi pada periode tersebut.
Kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah sebesar Rp 3.435 triliun atau dengan share 7,22% dan dari BUMN membutuhkan Rp 2.915 triliun dengan share 6,13%. Porsi investasi paling besar akan berasal dari swasta atau masyarakat Rp 41.223 dengan share 86,65%.
Baca juga:
- Pertumbuhan Ekonomi RI Pernah Tembus 8% di 5 Tahun Era Soeharto, Apa Pemicunya?
- BI Tegaskan Deflasi Awal 2025 Bukan Karena Daya Beli Melemah
Dari Mana Sumber Pembiayaannya?
Dalam perpres itu dituliskan sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi akan berasal dari pemerintah, BUMN, dan swasta atau masyarakat.
Pembiayaan investasi dari pemerintah dan BUMN sangat terbatas sehingga sumber pembiayaan investasi swasta atau masyarakat cukup besar. “Salah satunya berasal dari sektor keuangan seperti kredit perbankan, penerbitan saham, dan obligasi sangat diperlukan,” tulis Perpres tersebut.
Dalam kurun waktu 2025-2029, kontribusi sektor keuangan meliputi perbankan, saham, dan obligasi korporasi ditargetkan rata-rata mencapai 20,73% per tahun. Karena itu, pemerintah menegaskan sangat diperlukan percepatan pendalaman sektor keuangan konvensional maupun syariah.
Prabowo merencanakan, percepatan pendalaman sektor keuangan ke depan tidak hanya difokuskan pada perbankan. “Melainkan juga pada sektor keuangan nonbank termasuk pasar modal,” tulis beleid tersebut.
Pemerintah juga menyinggung berkaitan dengan dana sosial syariah yang akan menjadi sumber pembiayaan untuk kebutuhan investasi. Sumber dana sosial syariah yang dibidik yaitu zakat dan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi yang perlu ditingkatkan karena memiliki potensi besar.
Percepatan pendalaman sektor keuangan juga akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendukung pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Keseluruhan arah kebijakan tersebut tentunya didukung oleh penguatan sinergi dan koordinasi antar seluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk penguatan peran tim percepatan akses keuangan di daerah,” tulis Perpres tersebut.
