Stocknesia, Jakarta – Francine Widjojo, seorang anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, mendesak percepatan penyelesaian gangguan yang melanda sistem Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atau yang lebih dikenal sebagai Bank DKI. Permintaan ini disampaikan oleh politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut dalam sebuah rapat yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, pada hari Kamis, 10 April 2025.
“Sudah hampir dua minggu, tepatnya sejak 29 Maret hingga 10 April 2025, layanan Bank DKI mengalami gangguan. Saya mohon agar masalah ini segera diatasi sehingga layanan Bank DKI dapat kembali berfungsi secara normal,” ujarnya, seperti yang tercantum dalam keterangan tertulis pada hari Jumat, 11 April 2025.
Baca Juga
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya audit terhadap Bank DKI yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memulihkan kepercayaan para nasabah. Selain itu, ia menekankan bahwa hasil audit tersebut juga harus dilaporkan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta.
“Saya mendapat informasi bahwa audit forensik telah dilaksanakan. Apabila hasil audit forensik tersebut sudah tersedia, mohon dapat disampaikan kepada Komisi B. Begitu pula dengan hasil audit IT, jika ada. Serta perkembangan laporan kepada Bareskrim yang telah dilakukan oleh pihak Bank DKI,” imbuhnya.
Saat ini, layanan transfer ke bank lain melalui aplikasi mobile banking Bank DKI masih belum dapat digunakan. Ia mendesak agar Bank DKI menjalin koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menemukan solusi yang tidak merugikan nasabah serta tidak menghambat kelancaran bisnis maupun layanan operasional Bank DKI.
Ia juga meminta Bank DKI untuk mengambil pelajaran dari insiden yang terjadi selama periode libur Lebaran, terutama terkait dengan keamanan Information Technology (IT). Selain itu, ia mendorong pembentukan tim cepat tanggap yang dapat segera dikerahkan jika kejadian serupa terulang di masa depan.
“Dari insiden ini, prioritas utama adalah peningkatan keamanan, khususnya pada sektor IT, serta mitigasi risiko. Selain itu, perlu ada tim cepat tanggap yang selalu siap sedia jika terjadi insiden serupa, sesuai dengan amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024,” tegasnya.
Terkait dengan penanganan masalah yang terjadi selama momen Lebaran, ia juga mendorong Bank DKI untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik kepada para nasabahnya. Menurutnya, selama dua minggu masalah ini berlangsung, komunikasi publik Bank DKI dinilai kurang optimal.
“Komunikasi publik juga perlu ditingkatkan. Karena selama dua minggu insiden terjadi, informasi atau penjelasan kepada masyarakat sangat minim. Bahkan, kami beberapa kali harus mengingatkan agar penjelasan diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, meyakinkan bahwa layanan perbankan yang sempat mengalami kendala kini telah beroperasi normal. Ia menyatakan bahwa manajemen saat ini tengah berupaya mempercepat pemulihan layanan secara bertahap dengan menerapkan pengamanan dan pengujian sistem yang ketat.
“Sebagian besar layanan Bank DKI saat ini sudah berjalan normal, termasuk layanan off us atau transfer antar bank melalui ATM atau cabang,” jelasnya saat dihubungi pada hari Jumat, 11 April 2025.
Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memutuskan untuk memberhentikan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono. Posisi tersebut kini dipegang oleh Direktur Umum, Agus Haryoto Widodo, efektif sejak hari Selasa, 8 April 2025.
Pramono menjelaskan bahwa alasan pemberhentian Amirul adalah karena masalah layanan yang dialami oleh para nasabah. Sebelumnya, banyak nasabah mengeluhkan ketidakmampuan untuk melakukan transaksi online sejak malam takbiran menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, pada tanggal 30 Maret 2025.
Pramono menyebutkan bahwa permasalahan pada layanan Bank DKI telah terjadi sebanyak tiga kali, dengan kejadian yang hampir serupa. “Kejadian di Bank DKI ini bukan yang pertama kali. Ini sudah yang ketiga kalinya. Dan kejadiannya hampir sama. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga dengan baik,” ungkap Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 10 April 2025, seperti yang dikutip dari Antara.
Pramono juga mengungkapkan adanya indikasi kebocoran dana, meskipun nominalnya tidak disebutkan secara rinci. “Terus terang, ada kebocoran (dana). Jumlah angkanya diketahui oleh direksi Bank DKI,” katanya.
Antara, Rizky Dewi, dan Ervana Trikarinaputri turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Gaji Direktur IT Bank DKI yang Dipecat Pramono Anung
