JawaPos.com – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuannya (BI rate) di level 5,75 persen. Sejalan dengan divergensi ekonomi dunia yang berlanjut. Yang membuat ketidakpastian global tetap tinggi.
“Keputusan ini untuk menjaga proyeksi inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen, stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo di kantornya, Rabu (19/2).
Baca Juga
Perry menuturkan, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tetap kuat. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga seiring upah dan produktivitas yang tinggi serta perbaikan investasi. Sementara itu, ekonomi Eropa, Tiongkok, dan Jepang masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat. Akibat kinerja eksternal yang menurun sejalan dengan perekonomian global yang melambat dan dampak dari implementasi kenaikan tarif impor oleh AS.
Ekspansi ekonomi India juga tertahan akibat proses konsolidasi fiskal dan investasi yang belum kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia 2025 diproyeksi sebesar 3,2 persen.
Baca Juga: Mantan Menkeu Chatib Basri Sentil Kebijakan Moneter BI, Terlalu Didikte the Fed
“Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi. Dipengaruhi kebijakan tarif impor AS yang lebih cepat dan luas dari prakiraan. Ditambah arah kebijakan bank sentral AS,” terang Perry.
Pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS yang tinggi berdampak pada ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih terbatas. Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi. Meskipun sedikit menurun akibat meningkatnya permintaan investor global terhadap US Treasury.
Perkembangan tersebut menyebabkan besarnya preferensi investor global untuk menempatkan portofolionya ke AS. Indeks mata uang dolar AS (USD) masih tinggi dan menekan berbagai mata uang dunia. “Ketidakpastian global yang tetap tinggi terus memerlukan respons kebijakan yang kuat sehingga dapat memitigasi dampak rambatannya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” ujar Perry.
