TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam proyek pembangunan 3 juta rumah di pedesaan. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza mengatakan KUR yang dipakai oleh UMKM berasal dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN.
“Kami kerja sama dengan Himbara dan nanti ada KUR-nya. Nanti juga akan dibantu oleh BTN untuk penyiapan ini,” ucap Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.
Baca Juga
Dia juga menjelaskan keterlibatan UMKM dalam pembangunan 3 juta rumah itu sebagai kontraktor maupun pemasok bahan bangunan. Helvi menuturukan Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya telah melakukan beberapa pertemuan teknis dengan pihak terkait untuk membahas program ini. “Pembangunan ini harus melibatkan UMKM lokal, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” ujar Helvi.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan rencana melibatkan sektor UMKM dalam proyek pembangunan 3 juta rumah. Maman mengatakan saat ini Kementerian UMKM sedang memilah pelaku usaha yang layak bergabung dengan proyek milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu.
“Sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Usaha Menengah dengan melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah,” ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12 Februari 2025.
Maman menyatakan ia telah membahas tindak lanjut dari wacana itu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insyaallah ini akan terus berjalan karena ini arahan dan perintah presiden,” ujar Maman. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar UMKM, koperasi dan BUMDes terlibat program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga telah membeberkan alasan program 3 juta rumah lebih banyak dialokasikan di wilayah pedesaan. Adapun dalam program 3 juta rumah itu, pedesaan mendapat jatah 2 juta rumah sedangkan perkotaan mendapat jatah 1 juta.
Menurut Fahri, pengalokasian ini memperhitungkan jumlah desa yang lebih banyak ketimbang kota. Ia berujar, di Indonesia ada 98 kota dan kurang lebih 75.827 desa. “Dari 75 ribu desa itu, kalau kami identifikasi, pada dasarnya masyarakat mengharapkan perbaikan rumah. Itu yang lebih masif,” kata Fahri saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada Rabu, 8 Januari 2025.
Program 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Program itu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan backlog perumahan yang saat ini masih tercatat 9,9 juta unit. Termasuk mengatasi persoalan rumah tidak layak huni yang jumlahnya mencapai 26 juta unit.
Pilihan Editor: Belum Ada Perjanjian Dagang, Airlangga Sebut RI Bakal Kena Kebijakan Tarif Trump 10-20 Persen
