Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabow – Gibran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.
Baca Juga
1. Skema pembiayaan rumah MBR melalui FLPP akan ditingkatkan volumenya
Selain itu, skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.
“Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-skill up atau akan ditingkatkan volumenya,” katanya.
Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.
“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” tuturnya.
Baca Juga: Tim Teknis Finalisasi Prosedur Pembiayaan Program 3 Juta Rumah
Baca Juga: Tim Teknis Finalisasi Prosedur Pembiayaan Program 3 Juta Rumah
2. APBN berperan penting wujudkan 3 juta rumah
Menkeu mengatakan, pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah memberikan dukungan sebanyak 220 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program FLPP dengan anggaran Rp18 triliun.
Kebijakan ini pun dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Di samping itu, pemerintah akan mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.
“Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga, namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain,” ucapnya.
3. BI beri insentif likuiditas makroprudensial untuk dukung program Asta Cita
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Asta Cita ini.
Oleh karena itu, BI akan meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.
Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.
“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” tuturnya.
Perry menyebut, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda untuk sektor lainnya seperti sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.
Baca Juga: Sinergi Fiskal-Moneter Diperkuat untuk Wujudkan 3 Juta Rumah
Baca Juga: Sinergi Fiskal-Moneter Diperkuat untuk Wujudkan 3 Juta Rumah
