Jakarta, IDN Times – Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), mendesak pemerintah untuk segera merancang strategi efektif menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menangguhkan sementara pemberlakuan tarif impor baru selama 90 hari bagi 75 negara, termasuk Indonesia.
Bhima berpendapat bahwa momentum krusial ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong peningkatan signifikan ekspor nasional ke pasar Amerika Serikat. Saat ini, kontribusi ekspor Indonesia ke AS baru mencapai sekitar 10,5 persen dari total ekspor nonmigas secara keseluruhan.
Meskipun demikian, efek berantai dari penangguhan kebijakan tarif ini berpotensi memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap kinerja ekspor Indonesia, serta negara-negara lain yang terlibat.
Baca Juga
“Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk meningkatkan volume ekspor ke AS, terutama untuk produk-produk unggulan seperti pakaian jadi, alas kaki, serta berbagai produk olahan nikel dan tembaga,” ungkap Bhima ketika dihubungi oleh IDN Times pada hari Kamis (10/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa selama tahun sebelumnya, ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat tercatat memberikan kontribusi sebesar 61,4 persen dari total ekspor dalam kategori tersebut, sementara ekspor alas kaki menyumbang 33,8 persen.
Muncul kekhawatiran bahwa jika tarif impor kembali diberlakukan di masa mendatang dengan nilai yang lebih tinggi, hal ini dapat berdampak negatif terhadap penurunan jumlah pesanan yang masuk ke pabrik-pabrik di Indonesia.
1. Negosiasi tarif diharapkan untuk jangka panjang
Bhima menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk melakukan negosiasi berkelanjutan dengan Amerika Serikat terkait besaran tarif impor dalam jangka panjang, bukan hanya bersifat sementara. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kepastian dan stabilitas pasar bagi ekspor nasional.
Inisiatif ini juga dapat diintegrasikan sebagai bagian integral dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara dan memastikan keberlanjutan ekspor produk-produk unggulan Indonesia.
“Negosiasi perjanjian jangka panjang dengan AS sangat penting, untuk memberikan kepastian, setidaknya untuk lima tahun ke depan,” tegas Bhima.
Untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi, pemerintah dinilai perlu menunjuk seorang duta besar Republik Indonesia di Washington yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang geopolitik, negosiasi bilateral, serta pemahaman mendalam tentang arah kebijakan tim ekonomi Presiden Trump.
Trump Tunda Penerapan Tarif Resiprokal 90 Hari, Kecuali China
Trump Tunda Penerapan Tarif Resiprokal 90 Hari, Kecuali China
2. Percepat diversifikasi pasar ekspor
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke berbagai kawasan, termasuk Eropa, Kanada, Timur Tengah, dan Afrika. Langkah ini penting untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap satu negara tujuan ekspor saja, serta membuka peluang pasar baru yang lebih luas bagi industri nasional.
Selain itu, penguatan perdagangan intra-ASEAN juga menjadi salah satu fokus utama, mengingat kontribusinya terhadap total ekspor non-migas Indonesia saat ini masih belum optimal.
Namun demikian, upaya pembukaan pasar harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam mereformasi hambatan impor seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kuota impor.
“Jika salah mengambil langkah, Indonesia berisiko kebanjiran produk impor yang dapat merugikan ekonomi domestik,” Bhima menegaskan.
3. Presiden Prabowo minta kuota impor dihapus
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan permintaan agar tidak ada lagi pemberlakuan sistem kuota dalam kebijakan impor.
Beliau mendorong agar proses impor dibuka seluas-luasnya bagi siapa pun yang berminat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama para pelaku ekonomi dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, pada hari Selasa (8/4).
“Tidak usah ada kuota-kuota-kuota apa lagi semua. Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan buka saja!” kata Prabowo dengan tegas.
Prabowo menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam kebijakan impor. Beliau mengingatkan agar tidak ada lagi praktik penunjukan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mendapatkan izin impor secara eksklusif.
Beliau juga meminta agar regulasi teknis yang berpotensi menghambat proses impor, seperti peraturan teknis atau pertek, tidak lagi diberlakukan tanpa alasan yang jelas dan transparan.
“Jangan bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh impor. Enak saja. Iya kan? Sudahlah,” ujar beliau.
Hindari Resiprokal, Uni Eropa Tawarkan Tarif Zero-for-Zero ke AS
Hindari Resiprokal, Uni Eropa Tawarkan Tarif Zero-for-Zero ke AS
