Stocknesia, JAKARTA — Kasus yang menimpa Bank DKI menjadi perhatian utama, terutama karena bertepatan dengan agenda penting perusahaan, yakni initial public offering (IPO). Dugaan adanya celah keamanan dalam sistem perbankan ini bahkan dikhawatirkan telah mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah bagi bank milik pemerintah daerah tersebut.
Seperti yang dilaporkan oleh Antara, Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyatakan bahwa pihaknya telah menugaskan lembaga independen untuk melakukan uji forensik guna mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan di Bank DKI. Lembaga yang dipercaya untuk melakukan uji forensik tersebut adalah IBM.
Baca Juga
“Perkembangan terkini adalah proses forensik telah dituntaskan oleh lembaga yang telah kami pilih. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, lembaga ini bertaraf internasional. Saya sebutkan saja, kami bekerja sama dengan IBM untuk melaksanakan forensik ini,” jelas Agus.
: Bank DKI Menjamin Kelancaran Transaksi NonTunai KJP Plus Melalui EDC
Agus menjelaskan lebih lanjut bahwa proses forensik telah rampung dan hasilnya telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait untuk ditelaah secara mendalam.
Dari hasil investigasi forensik tersebut, menurut Agus, teridentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan. Ia mengungkapkan adanya potensi kerentanan, baik di internal Bank DKI maupun pada sistem pihak ketiga.
: : Pramono Mengarahkan OJK Jabodebek untuk Mengawal Rencana IPO Bank DKI
“Jadi, tidak hanya internal Bank DKI saja, namun juga terdapat kelemahan pada sistem pihak ketiga yang perlu diatasi. Hasil forensik ini telah kami sampaikan, dan Bareskrim juga telah turun tangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur,” imbuh Agus.
Selain melaksanakan proses forensik, Agus menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian perbaikan dan penguatan sistem. Ia juga menyebutkan bahwa Bank DKI akan bekerja sama dengan regulator untuk memvalidasi bahwa perbaikan yang dilakukan telah memenuhi standar dan sistem siap untuk dioperasikan kembali.
: : Tidak Hanya Bank DKI, Pramono Berencana Merombak Jajaran Direksi BUMD Lainnya
“Saat ini, progresnya masih dalam tahap validasi tersebut. Apabila proses ini berjalan lancar, diharapkan minggu ini kami dapat segera membuka kembali layanan. Namun, kami belum dapat memberikan janji pasti, karena tim internal, IBM, dan tim lainnya akan bersama-sama memvalidasi seluruh perbaikan yang telah kami lakukan,” tutur Agus.
Pramono Meminta Pengawalan IPO
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan komentarnya terkait potensi PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) untuk melaksanakan pencatatan saham perdana atau initial public offering (IPO).
Dalam acara pelantikan Edwin Nurhadi sebagai Kepala Kantor OJK Jabodebek, menggantikan Roberto Akyuwen, Pramono menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara Pemprov DKI dan OJK.
Ia berharap agar OJK Jabodebek dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan arahan secara optimal, termasuk dalam mengawal rencana IPO Bank DKI serta pengembangan sistem keuangan daerah yang sehat dan inklusif.
“Secara khusus, saya mendoakan agar Bapak Edwin dan seluruh jajaran membawa keberkahan dan kesuksesan di Jakarta, mengingat tantangan ekonomi saat ini yang tidak sedang baik-baik saja. Ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi kita semua,” ungkapnya seperti yang dikutip dari siaran pers, Jumat (18/4/2025).
Selain Bank DKI, Kantor OJK Jabodebek juga memiliki peran penting dalam mengawasi 125 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan 16 BPR Syariah, serta berkoordinasi dengan Kantor OJK Provinsi Banten.
Sebagai pusat perekonomian nasional, wilayah Jabodebek tercatat mengelola lebih dari separuh aset lembaga jasa keuangan nasional.
Kantor OJK Jabodebek juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, melindungi konsumen, melakukan komunikasi publik, serta mengkoordinasikan analisis ekonomi dan keuangan regional.
Kantor OJK Jabodebek diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan OJK di daerah dan memperkuat peran sektor jasa keuangan di wilayah tersebut, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Edwin Nurhadi Dilantik Menjadi Kepala OJK Jabodebek
OJK secara resmi melantik Edwin Nurhadi sebagai Kepala OJK Jabodebek pada Kamis (17/4/2025) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan OJK, Gubernur DKI, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, dan pimpinan industri jasa keuangan wilayah Jabodebek.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya peran Kantor OJK Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan OJK di tingkat regional.
Mahendra menyampaikan bahwa kompleksitas tugas OJK semakin meningkat setelah disahkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sehingga diperlukan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kebijakan dan program strategis OJK hanya akan berhasil jika dijalankan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Wacana Perombakan Direksi
Sementara itu, Pemprov Jakarta tidak menampik kemungkinan adanya perubahan dalam jajaran direksi di beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pemantauan terhadap seluruh BUMD Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya tertuju pada Bank DKI, mengingat bank BUMD tersebut tengah menghadapi isu terkait penarikan transaksi, rebranding, hingga rencana penawaran saham perdana (IPO).
Meskipun demikian, menurut Chico, kemungkinan perombakan di jajaran direksi BUMD lainnya tetap terbuka.
“Mungkin saja [ada potensi penggantian direksi BUMD lainnya],” ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
Chico menekankan bahwa pergantian direksi tidak selalu berkaitan dengan masalah. Terkadang, pergantian dilakukan untuk memberikan penyegaran.
“Bukan hanya karena ada masalah saja. Kadang-kadang memang perlu penyegaran, perlu me-reset. Jika ingin melakukan perubahan, tentu personel-personelnya juga akan dievaluasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyinggung pernyataan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang sebelumnya menyoroti adanya “suara-suara” yang menyebutkan bahwa sejumlah posisi direksi di BUMD merupakan hasil titipan.
Menurutnya, Pemprov kini menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak boleh terulang lagi di masa depan, demi tata kelola perusahaan yang sehat. Individu yang menduduki posisi tersebut haruslah memiliki kompetensi yang memadai.
“Ke depannya, siapapun yang menduduki posisi apapun, baik Direksi maupun Komisaris, idealnya haruslah orang yang memahami bidang usaha perusahaan tersebut,” pungkasnya.
