JawaPos.com–Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) belum mampu mendongkrak kinerja saham mayoritas badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola. Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga masih berada di zona merah. Seiring respons negatif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
”Sentimen negatif karena masyarakat khawatir terjadi korupsi,” kata analis pasar modal Hans Kwee kepada Jawa Pos.
Baca Juga
Adanya Danantara, lanjut dia, seharusnya tidak dipandang negatif. Justru langkah ini bisa meningkatkan value badan usaha milik negara (BUMN). Serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia.
Baca Juga: IHSG Dibuka di Zona Hijau, Tiga Emiten yang Asetnya Dikelola Danantara Sahamnya Kompak Naik Tipis
”Karena selama ini BUMN bagi dividen ke negara. Tapi sekarang dividennya pindah ke Danantara,” terang Hans Kwee.
Dengan perubahan Undang-Undang (UU) BUMN, Hans berharap menjadi suatu terobosan. Supaya Danantara bisa melipatgandakan perekonomian nasional. Tentunya melalui aset dari anak usaha yang diinvestasikan secara baik dan benar.
Selama ini BUMN sangat lekat dengan unsur politik. Untuk laporan misalnya, banyak. Harus menyampaikan ke Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan stakeholder terkait.
Baca Juga: Rekor Kuat Bitcoin Terancam Terhenti pada Februari 2025, ini Penjelasannya
Dengan adanya Danantara, Hans berharap fokus pengelolaan aset perusahaan BUMN dapat lebih maksimal. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan anak usahanya, tanpa terhambat faktor politik.
”Ekspektasi saya, dengan Danantara ini, pengelolaan aset BUMN bisa lebih fokus dan profesional. Jadi nilai perusahaan BUMN bisa naik,” jelas Hans Kwee, dosen Magister Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya itu.
Menurut dia, sentimen negatif masyarakat muncul lantaran mengaitkan dengan sentimen politis terhadap para punggawa Danantara. Yakni, Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer. Didampingi Dony Oskaria yang menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO). Meski, ketiganya dianggap punya reputasi mumpuni.
Baca Juga: Saatnya Beli, Harga Emas Antam Anjlok Rp 13.000 jadi Rp 1.694.000 Per Gram
”Pandu itu memang latar belakangnya orang investasi. kemudian Pak Roslan itu memang punya background di sana. Pak Doni memang orang BUMN. Jadi memang mereka orang-orang yang seharusnya cukup tepat untuk memimpin badan ini. Ya, artinya investasi yang dilakukan harus profesional,” ungkap Hans.
Terkait pelemahan saham-saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang merupakan bagian dari Danantara, dia menilai ada pengaruh dari potensi perlambatan ekonomi Indonesia. Kemudian likuiditas yang mengecat di perbankan, daya beli yang turun menyebabkan rasio kredit macet naik. ”Itu secara fundamental memang ada pengaruh,” tandas Hans Kwee.
Pada perdagangan kemarin (25/2), IHSG terkoreksi 2,41 persen di level 6.587,087. Saham BMRI merosot 3,8 persen di level 4.870. Sedangkan, BBRI minus 3,06 persen dari pembukaan di angka 3.896,67 ke 3.800.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik inisiatif pemerintah dengan membentuk Danantara. Mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif untuk meningkatkan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan, Danantara ditujukan untuk mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara.
Baca Juga: Bantah Tudingan Jual BBM Oplosan, Pertamina Patra Niaga Tegaskan Kualitas Pertamax Sesuai Spesifikasi
”Seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri subtitusi impor dan digital,” ungkap Dian Ediana Rae.
Menurut dia, Danantara bukan fenomena baru. Sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara. Antara lain Government Pension Fund Global di Norwegia, Temasek Holdings Singapura, Qatar Investment Authority, dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA), yang mengelola dana investasi berskala besar pada berbagai instrumen keuangan. Terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis.
Diharapkan dengan adanya badan pengelola investasi itu lebih dapat mengoptimalkan kekayaan dan mengintegrasikan pengelolaan aset BUMN. Sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan. Yang kemudian dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Baca Juga: Bullion Bank Beri Nilai Tambah Hasil Emas Dalam Negeri Sampai Rp 50 Triliun
Pada tahap awal, Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar. Termasuk BUMN sektor keuangan, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. ”OJK selaku lembaga negara sebagaimana diamanatkan oleh UU P2SK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri perbankan termasuk menjaga pengelolaan bank BUMN agar tetap govern, prudent dan mengedepankan praktik manajemen risiko yang memadai dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” ujar Dian.
Peraturan terkait industri perbankan, lanjut dia, senantiasa memperhatikan prinsip prudential banking sesuai dengan international best practices. Artinya, menjadi pedoman yang mengikat bagi industri perbankan. Termasuk bank BUMN dalam setiap aspek bisnis serta meningkatkan integritas dan transparansi pengelolaan.
Dian menegaskan, pembentukan Danantara tidak mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan. Serta keamanan simpanan masyarakat di bank. Bank BUMN akan tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan.
