TEMPO.CO, Jakarta – Kelompok musik Dewa 19 bakal manggung di acara launching atau peluncuran logo baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Jumat malam, 21 Februari 2025. Rencana itu menuai kritik karena konser dilakukan di tengah program pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan Maruarar Sirait alias Ara mengklaim tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar band miliki musisi sekaligus Politikus Gerindra Ahmad Dhani itu. “Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar,” kata Ara ketika ditemui wartawan usai rapat di Kementerian Keuangan pada Kamis malam, 20 Februari 2025.
Baca Juga
Menurut Ara, Ahmad Dhani beberapa kali manggung tanpa tarif. Penampilan tanpa tarif itu termasuk yang diselenggarakan di kementeriannya nanti malam. “Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja,” ucap Ara.
Hadirnya Dewa 19 di acara Kementerian PKP menuai sorotan warganet usai diunggah akun @BosPurwa di media sosial X pada Kamis, 20 Februari 2025. Postingan dengen keterangan “Efisiensi? Pentas seni dewa 19” itu dikomentari sejumlah warganet lantaran digelar di tengah kebijakan efisiensi pemerintah melalui pemangkasan anggaran.
“Cuma launching logo undang Dewa 19,” komentar akun @MikaelDe*******.
“Hidup efisiensi,” komentar akun @ArtoJumi*****.
“Demi launching logo Kemen PKP efisiensi pun jadi tidak bermakna. Efisiensi hanya untuk rakyat, tidak bg pejabat,” komentar akun @wans******.
“Apa urgensinya ganti logo? Ahhhh pemborosan anggaran aja,” komentar akun @ren_im******.
Tentang Kementerian PKP
Kementerian PKP merupakan kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, di era Jokowi, sektor perumahan berada di naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat itu dipimpin Basuki Hadimuljono.
Prabowo membentuk Kementerian PKP seiring program 3 juta rumah per tahun yang janjikan sejak kampanye Pilpres 2024. Seiring dengan pembentukan kementerian ini, kepala negara mengangkat Ara sebagai menteri dan Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakil menteri.
Pada tahun ini, Kementerian PKP mendapat anggaran senilai Rp 3,462 triliun. Sebelumnya, Kementerian PKP mendapat alokasi anggaran 5,274 triliun. Namun, anggaran dipangkas Rp 1,812 triliun usai Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Sebelum disorot ihwal Dewa 19, kinerja Ara sebagai Menteri PKP disorot asosiasi pengembang lantaran hingga lebih dari 100 hari kerja tak kunjung merilis peta jalan atau roadmap program 3 juta rumah. Karena tak ada roadmap, Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono pun belum mengetahui bagaimana rencana program pembangunan rumah di pedesaan maupun perkotaan.
“Program satu juta rumah di kota, satu juta di desa, satu juta di pesisir seperti apa, kami belum tahu,” kata Ari dalam konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2025. “Gelap gulita.”
Padahal, masa kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto sudah melewati 100 hari—yang merupakan masa krusial untuk mengukur kinerja pemerintah ke depan. Menurut Ari, ketika pemerintahan sudah berjalan 3 bulan lebih, implementasi program kerja mestinya sudah mulai terlihat. “Setahun ada 12 bulan dan ini sudah sepertiga tahun. Kalau setahun 3 juta rumah, mestinya sudah (membangun) satu juta,” kata Ari.
Pilihan Editor: Rencana Pemanfaatan Lahan Koruptor untuk Perumahan Dikritik, Maruarar Sirait: Ada yang Sudah Siap
