TEMPO.CO, Jakarta – Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) meminta perlindungan sosial dan jaminan keselamatan kerja dari pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ketua KPPI Nila Wati mengatakan, nelayan perempuan masih dipandang sebelah mata dalam industri kelautan. Salah satunya dalam pemberian asuransi dan jaminan keselamatan kerja yang mayoritas diberikan pada laki-laki.
“Saya datang saat ini agar Kementerian Perikanan itu tahu tidak ada perbedaan gender dalam pelaku usaha perikanan. Jangan lagi nanti yang dapat program jaminan keselamatan kerja hanya laki-laki saja,” kata dia dalam forum diskusi Asosiasi Nelayan melalui Zoom Meeting, Selasa, 11 Maret 2025.
Baca Juga
Perempuan asal Medan itu bercerita, selama ini dia dan nelayan perempuan lainnya kesulitan mengakses bantuan Kusuka, program bantuan nelayan dari KKP. Nila menuturkan dia memang sudah mendapatkan kartu Kusuka itu sejak lima tahun lalu, namun jaminan keselataman kerja tersebut tidak kunjung diberikan.
Menurut Nila, jaminan itu bukan semata-mata untuk dirinya saja, tapi demi keberlangsungan hidup anak-anaknya apabila terjadi kecelakaan ketika melaut. “Pekerjaan kami ini berisiko. Kan kami ini bukan hanya memikirkan hidup kami sekarang, tapi juga anak-anak kami. Kalau kami tidak ada, kami mau mereka tetap bisa pendidikan yang layak,” kata Nila.
Selain itu, dia juga mengatakan dirinya dan nelayan perempuan lain kerap kali mendapatkan diskriminasi dari kapal-kapal besar milik perusahaan atau kapal ilegal dari negara asing. Padahal, kata Nila, kapal-kapal itu sering kali menyerobot ikan-ikan yang ada di pesisir laut, lahan yang seharusnya menjadi jatah nelayan kecil.
“Itu lahan nelayan tradisional, malah kami yang diintimidasi oleh mereka,” tutur Nila “Karena apa? Background mereka itu lebih tinggi daripada kami yang tidak punya background begitu.”
Oleh sebab itu, Nila meminta agar Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono lebih perhatian lagi kepada nelayan. Termasuk soal alokasi efisiensi anggaran Kementerian itu.
Nila khawatir pemangkasan anggaran itu berdampak pada berkurangnya bantuan pemerintah pada pengadaan perlengkapan melaut, yang selama ini saja masih kurang. “Selama ini saja kami ini tidak pernah diperhatikan, apalagi kalau anggarannya kurang,” ujar dia.
Nila juga mengkritik KKP yang sering memberikan bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contohnya ketika KKP memberikan alat pengolahan ikan dengan spesifikasi yang terlalu besar sehingga tidak bisa digunakan. “Kami menerima dalam total biaya itu sekitar hampir Rp 400 juta, tapi kami ini bingung sekarang itu mesinnya mau diapain, karena terlalu besar,” tuturnya.
Pilihan Editor: KKP Didesak Buka Hasil Investigasi Pagar Laut Tangerang
