Stocknesia, Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tengah mempersiapkan pelatihan intensif bagi 240 ribu calon pengawas yang akan ditempatkan di Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini diambil sebagai upaya proaktif untuk melindungi koperasi dari potensi kerugian akibat praktik tidak jujur yang mungkin dilakukan oleh oknum pegawai.
“Setiap Koperasi Desa Merah Putih akan memiliki tiga pengawas. Jadi, totalnya ada 240 ribu orang yang akan ditugaskan di seluruh Indonesia, dimulai dari Agustus hingga akhir tahun ini,” jelas Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, Herbert Siagian, dalam sebuah konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, pada hari Rabu, 16 April 2025.
Baca Juga
Rencananya, sebanyak 80 ribu unit koperasi akan didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Herbert mengungkapkan bahwa biaya pendirian untuk setiap koperasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 5 miliar.
Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai skema pembiayaan untuk mewujudkan pendirian koperasi ini, salah satunya melalui fasilitas pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Targetnya, pembentukan koperasi jenis ini akan selesai pada bulan Juli mendatang.
Herbert menyadari bahwa mengawasi 80 ribu koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia bukanlah tugas yang ringan. Oleh karena itu, ia menyampaikan pesan penting dari Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengenai urgensi penyelenggaraan pelatihan bagi 240 ribu pengawas yang akan bertugas di koperasi desa.
“Jangan hanya sekadar mendirikan koperasi. Jika pendirian tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, terutama oleh pengawas internal, Menteri Budi Arie sangat yakin bahwa koperasi tersebut akan segera menghadapi masalah,” tegas Herbert.
Kendati demikian, Herbert menambahkan bahwa rencana pelatihan untuk para pengawas koperasi ini masih dalam tahap pembahasan. Ia belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema, narasumber, maupun lokasi pelatihan. “Secara bertahap, detailnya akan dibahas lebih lanjut,” kata Herbert.
Wacana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sebelumnya sempat mendapatkan sorotan dari sejumlah pengamat. Salah satunya adalah Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, yang memberikan beberapa catatan penting terkait rencana tersebut. “Fokus utama dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sumber pendanaannya,” ujar Eliza melalui pesan singkat pada hari Rabu, 12 Maret 2025.
Menurut Eliza, pemerintah perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik masing-masing desa dalam menentukan skema pembiayaan koperasi. Ia menekankan bahwa ada desa yang sudah memiliki koperasi yang aktif, namun ada juga yang belum. “Harus ada skema pembiayaan yang blended dan berbeda, disesuaikan untuk koperasi yang baru berdiri dan yang sudah berjalan,” jelasnya.
Eliza berpendapat bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang baru dibentuk sebaiknya tidak langsung diberikan pinjaman besar oleh bank Himbara. Hal ini dikarenakan mereka belum memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk membayar angsuran pinjaman.
Ia khawatir bahwa pinjaman dari bank justru akan menjadi beban bagi Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri. “Koperasi yang unit usahanya belum berjalan sebaiknya tidak langsung diberikan pinjaman. Belum tentu mereka mampu dan bisa mengembalikannya,” kata Eliza.
Oleh karena itu, Eliza menyarankan agar pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang paling efektif untuk Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan infrastruktur yang sudah ada di desa-desa. Eliza menilai bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia untuk menekan biaya.
Sebagai contoh, Eliza menyebutkan bahwa koperasi dapat memanfaatkan fasilitas gudang yang sudah ada, daripada membangun gudang baru. “Sebetulnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki sistem resi gudang yang bisa dimanfaatkan. Atau, BUMN-BUMN yang memiliki gudang tidak terpakai juga bisa dioptimalkan daripada harus membangun gudang baru yang justru menambah utang koperasi,” jelas Eliza.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih, salah satunya melalui pinjaman dari bank-bank BUMN.
Tito menyebutkan bahwa pemerintah membuka peluang bagi Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau kepada Koperasi Desa Merah Putih. “Koperasi Desa Merah Putih ini akan mendapatkan dukungan pinjaman dengan biaya bunga rendah dari Himbara, yang kalau tidak salah sekitar Rp 5 miliar,” ujar Tito pada hari Selasa, 11 Maret 2025.
Selain itu, Tito menambahkan bahwa dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga dapat mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, alokasi APBDes adalah 70 persen untuk inisiatif desa dan 30 persen untuk mendukung program pemerintah pusat. “Yang 30 persen ini bisa dimanfaatkan juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Tito.
Pilihan Editor: Mitra Dapur MBG Prabowo Rugi Hampir Rp 1 Miliar, Ini Rinciannya
