Stocknesia, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah proaktif dalam menanggapi pemberlakuan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Serangkaian perundingan intensif telah diinisiasi, dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia secara aktif menjajaki berbagai forum diskusi dengan para pemangku kebijakan di Amerika Serikat terkait kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump. Ia mengungkapkan bahwa dialog konstruktif telah terjalin dengan Kementerian Perdagangan AS dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Selain itu, pertemuan lanjutan dengan mitra dari Kementerian Keuangan AS juga direncanakan dalam waktu dekat.
Baca Juga
“Berdasarkan hasil pembicaraan awal, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat prioritas untuk berdiskusi. Beberapa negara lain, seperti Vietnam, Jepang, dan Italia, juga telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat,” jelas Airlangga dalam konferensi pers yang membahas perkembangan terkini negosiasi dan diplomasi perdagangan antara Indonesia dan AS, yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Perekonomian pada hari Jumat, 18 April 2025.
Lantas, apa saja poin-poin krusial yang menjadi fokus dalam negosiasi tarif Trump yang diupayakan oleh Indonesia? Berikut adalah rinciannya:
- Peningkatan Impor Beberapa Komoditas dari AS
Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengusulkan inisiatif untuk meningkatkan volume pembelian komoditas energi dari Amerika Serikat, termasuk liquid petroleum gas (LPG) atau elpiji, crude oil atau minyak mentah, dan gasolin. Langkah ini diharapkan dapat mempererat hubungan dagang antara kedua negara.
“Indonesia juga memiliki rencana untuk melakukan pembelian produk agrikultur, seperti gandum, soya bean (kedelai), dan soybean meal (bungkil kedelai),” imbuh Airlangga, menegaskan komitmen Indonesia dalam diversifikasi impor dari AS.
- Fasilitasi Perizinan Perusahaan AS di Indonesia
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang telah beroperasi di Indonesia, terutama dalam hal proses perizinan. Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif sebagai bentuk dukungan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
“Indonesia berupaya memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang telah berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Hal ini mencakup penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif yang relevan,” tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
- Kerja Sama di Bidang Mineral
Airlangga juga menawarkan peluang kerja sama strategis kepada Amerika Serikat di sektor mineral, khususnya mineral strategis yang vital bagi sistem pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, opsi kolaborasi di sektor mineral kritis, yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian dan keamanan nasional, juga terbuka untuk dijajaki.
“Indonesia membuka pintu untuk kerja sama terkait dengan mineral strategic atau critical mineral,” tegas Airlangga.
- Mempermudah Prosedur Impor Barang dari AS
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menyederhanakan prosedur impor bagi produk-produk yang berasal dari AS, termasuk produk holtikultura. Indonesia juga berharap agar investasi dapat dilakukan melalui pendekatan yang menekankan pertukaran produk, layanan, atau informasi antar pelaku bisnis.
“Dalam konteks kerja sama antarnegara di sektor investasi, Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara business-to-business,” kata Airlangga.
- Peningkatan Mutu SDM
Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi di sektor ekonomi digital sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi SDM.
“Indonesia mendorong penguatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan, sains, teknologi, engineering (teknik), matematika, dan ekonomi digital,” jelas Menko Perekonomian RI.
- Layanan Keuangan yang Menguntungkan AS
Airlangga juga mengungkapkan bahwa Indonesia menawarkan perbaikan dalam layanan keuangan yang dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada AS. “Indonesia juga mengangkat isu financial services yang lebih cenderung menguntungkan negara AS,” ungkapnya.
- Pengenaan Tarif yang Seimbang
Airlangga menekankan pentingnya penetapan tarif perdagangan yang adil dan seimbang. Indonesia berharap agar Amerika Serikat memberikan tarif yang setara untuk komoditas unggulan dari Indonesia.
“Apabila Amerika telah diberikan tarif yang berimbang, maka Indonesia juga mengharapkan agar 20 produk unggulan Indonesia yang diekspor ke Amerika dapat diberikan tarif yang seimbang pula. Dan tarif tersebut tidak boleh lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan pada negara-negara pesaing Indonesia,” papar Airlangga.
Selain itu, Indonesia juga telah menyampaikan sejumlah dokumen untuk merespons hambatan non-tarif yang dapat memengaruhi arus perdagangan atau Non-Tariff Measures (NTMs).
- Perbaikan Regulasi TKDN
Airlangga mengungkapkan bahwa atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan melakukan amandemen terhadap peraturan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Pemerintah Amerika Serikat meminta perbaikan format TKDN, termasuk yang berdampak pada produk-produk tertentu yang tidak bersifat impor-ekspor.
“Contohnya seperti data center (pusat data), itu juga sedang kami perbaiki dan dibuat rekomendasinya. Sementara itu, TKDN di luar ICT (teknologi komunikasi dan informasi) sampai saat ini belum ada perubahan. Namun, Bapak Presiden (Prabowo) memberikan tantangan untuk membuat regulasi yang berbasis pada inovasi dan insentif,” ucap Airlangga.
- Deregulasi Perdagangan
Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan pembentukan tim satuan tugas (satgas) deregulasi. Tim ini tidak hanya disiapkan untuk menghadapi tarif perdagangan yang ditetapkan oleh Donald Trump, tetapi juga untuk menghadapi berbagai perjanjian perdagangan internasional.
“Ini bukan hanya eksklusif untuk Amerika, tetapi juga untuk berbagai perjanjian, termasuk IEU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement),” jelas Airlangga.
- Penyusunan Kerangka Kerja Sama Selama 60 Hari
Airlangga menginformasikan bahwa kedua negara telah menyepakati untuk menyelesaikan negosiasi dalam waktu 60 hari. Hasil diskusi antara Indonesia dan Amerika Serikat akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan sebanyak dua hingga tiga putaran.
“Kerangka acuannya sudah disepakati, termasuk formatnya, kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan reliabilitas koridor rantai pasok yang memiliki resiliensi tinggi,” pungkas Airlangga.
Pilihan Editor: Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih Membebani APBN
